Dalam upaya memperkuat sistem keamanan informasi dan meningkatkan kesadaran keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan terus berupaya meningkatkan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Hal ini disampaikan oleh Kepala DKIP Kabupaten Bulungan, Hj. Andriana, SH., M.A.P, saat pertemuan dengan Digitama Consultan dalam Pengukuran Indeks KAMI yang berlangsung di ruang pertemuan Digitama Consulta, Selasa (27/5/2025).
Dalam sambutannya, Hj. Andriana, SH., M.A.P menekankan pentingnya pengukuran Indeks KAMI sebagai alat evaluasi yang strategis untuk menilai sejauh mana keamanan informasi di instansi pemerintah daerah telah diimplementasikan sesuai standar. “Indeks KAMI bukan sekadar angka, tetapi cerminan kesiapan kita dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa penguatan keamanan informasi menjadi sangat krusial di tengah transformasi digital yang terus berkembang, terlebih saat ini hampir seluruh layanan publik telah terintegrasi secara elektronik. “Keamanan informasi harus menjadi budaya kerja. Ini bukan hanya tanggung jawab tim IT, tapi seluruh perangkat daerah,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan perwakilan dari Digitama Consultan yang bertindak sebagai fasilitator dalam pengisian dan verifikasi dokumen Indeks KAMI. Dalam paparannya, narasumber dari Digitama Consultan menyampaikan bahwa penilaian Indeks KAMI bertujuan untuk memetakan kondisi keamanan informasi di instansi pemerintah berdasarkan lima aspek utama, yaitu: Tata Kelola, Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Keamanan, Pengelolaan Aset, dan Teknologi Keamanan Informasi.
“Dengan hasil pengukuran Indeks KAMI, instansi bisa mengetahui area yang masih lemah dan segera menyusun rencana tindak lanjut untuk penguatannya. Kabupaten Bulungan termasuk daerah yang potensial untuk naik kelas dalam penilaian ini,” ujar narasumber Digitama Consultan.
DKIP Bulungan berharap seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya pengamanan sistem informasi menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital,” pungkas Hj. Andriana, SH., M.A.P. [Hs]