Diskominfo Melakukan Verifikasi Akun Tanda Tangan Elektronik Bagi Kepala OPD Pemkab.Bulungan

Pada hari senin tanggal 20 Juni 2022, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Hj. Andriana, S.H., M.A.P , menerima kunjungan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kab.Bulungan Wilson Ului, S.E., untuk melakukan verifikasi akun tanda tangan elektronik untuk penerbitan sertifikat elektronik, di ruangan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Tanda tangan elektronik atau biasa disebut sebagai TTE, merupakan sebuah tanda tangan yang terdiri dari sebuah informasi elektronik di dalamnya. TTE sendiri dimanfaatkan di berbagai kebutuhan terkait. Biasanya yang paling penting adalah kebutuhan di lingkungan kantor atau kebutuhan bisnis. 

Penggunaan TTE ini sangat tepat bila dipergunakan perkantoran apalagi di masa pandemi seperti ini. TTE ini begitu penting untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dan juga bisnis di sebuah perusahaan atau perkantoran. 

Berbicara tentang TTE pastinya sangat krusial dan penting di dalam sebuah dokumen. Oleh karena itu, pastinya di dalam TTE ada hukum yang mengatur. Dalam menggunakan TTE ini .

Tanda tangan elektronik menggantikan fungsi tanda tangan basah pada dokumen elektronik karena tanda tangan basah tidak dapat memberikan kekuatan hukum pada dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan pemungkin terselenggaranya sistem perkantoran pemerintah dan swasta tanpa kertas.

Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, keberadaan TTE ini sudah di atur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). selain itu, TTE juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan sertifikasi Elektronik. 

Ada beberapa syarat TTE yang memiliki kekuatan hukum yang sah, beberapa syarat tersebut antara lain:

  1. Pembuatan TTE hanya untuk penanda tangan
  2. Pembuatan TTE saat proses penandatanganan elektronik yang berada dalam kuasa penanda tangan
  3. Perubahan TTE setelah waktu penandatanganan bisa diketahui 
  4. Semua informasi terhadap informasi elektronik TTE setelah penandatanganan dapat diketahui
  5. Memiliki cara tertentu yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya
  6. Penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. 

Ada beberapa kriteria yang bisa dipenuhi saat menggunakan TTE bersertifikasi, antara lain:

  1. Mampu memenuhi keabsahan kekuatan hukum (terdapat pada Pasal 11 UU ITE)
  2. Sudah menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) Indonesia
  3. Dapat dibuat dengan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

Penggunaan TTE sebagai tanda tangan digital apalagi yang sudah tersertifikasi ini sangat aman. TTE yang telah tersertifikasi ini sudah pasti memiliki kelengkapan mulai dari registrasi, validasi, serta verifikasi data identitas penandatanganan. 

Kelanjutan dari Tanda tangan Elektronik Bagi kepala OPD selanjutnya akan dilakukan sosialisasi pengunaan aplikasi Besign dari BSSN.